Di ambang fajar tahun 2026, cakrawala politik internasional kian berselubung mendung ketidakpastian. Dunia kini menyaksikan sebuah anomali diplomasi yang melampaui batas-batas kedaulatan konvensional, di mana ambisi ekspansionis dan intervensi terbuka kembali menjadi narasi utama.
Di tengah gemuruh konflik yang tak kunjung padam, tatanan global seolah sedang menahan napas, menanti apakah nurani kolektif bangsa-bangsa mampu meredam ambisi yang mengancam integritas peta dunia.
Ketegangan ini bukanlah fenomena yang lahir dari ruang hampa. Akar masalah berhulu pada pergeseran paradigma kepemimpinan Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump sejak Januari 2025.
Ambisi untuk mengakuisisi Greenland—wilayah otonom Denmark yang kaya sumber daya strategis—kembali mencuat sebagai prioritas keamanan nasional Washington.
Hal ini diperparah dengan tindakan ekstrem berupa penangkapan Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, serta ancaman intervensi militer di Iran menyusul krisis kemanusiaan yang menewaskan ribuan jiwa.
Di belahan bumi lain, luka lama Perang Rusia-Ukraina yang terus menganga serta friksi di kawasan Asia-Pasifik antara Tiongkok, Taiwan, dan Jepang, menciptakan efek domino yang mengguncang stabilitas sistem internasional.
Situasi ini menempatkan Indonesia pada posisi krusial sebagai penyeimbang melalui doktrin politik luar negeri bebas aktif. Sebagai kekuatan utama dalam Global South (Negara Selatan-Selatan), Indonesia memiliki beban sejarah untuk mencegah terulangnya tragedi perang besar.
Penekanan pada prinsip non-blok menjadi sangat relevan; Indonesia bukan sekadar penonton, melainkan bridge-builder (pembangun jembatan) yang harus mampu menolak intervensi sepihak tanpa terjebak dalam retorika blok mana pun.
Krisis ini juga membawa ancaman ekonomi nyata bagi Indonesia dan negara berkembang lainnya jika kebijakan tarif impor AS terhadap Eropa memicu perang dagang global yang melumpuhkan rantai pasok dunia.
Keprihatinan mendalam disuarakan oleh Presiden Keenam RI, Susilo Bambang Yudhoyono, yang memperingatkan bahwa ruang untuk mencegah Perang Dunia Ketiga semakin menyempit. “Day by day, ruang dan waktu untuk mencegahnya menjadi semakin sempit,” tegas beliau.
Sementara itu, dari sudut utara, Perdana Menteri Greenland, Jens-Frederik Nielsen, memberikan penolakan tegas atas klaim Amerika Serikat dengan menyatakan, “Greenland tidak ingin diperintah dari Amerika Serikat.”
Di sisi lain, Presiden Trump secara provokatif mengunggah peta hasil rekayasa Artificial Intelligence (AI) yang memasukkan Kanada, Venezuela, dan Greenland ke dalam wilayah AS, sembari memberikan ultimatum tarif kepada sekutu-sekutu Eropanya.
Dunia hari ini berdiri di persimpangan jalan antara supremasi kekuatan dan kedaulatan hukum internasional. Sejarah sering kali mengajarkan bahwa ketika “gajah bertarung lawan gajah, maka pelanduklah yang mati di tengah-tengah.”
Masa depan perdamaian kini bergantung pada keberanian negara-negara menengah untuk menyuarakan deeskalasi. Jika diplomasi gagal melampaui ego teritorial, maka perdamaian yang selama ini dipupuk hanyalah menjadi jeda singkat sebelum badai besar melanda peradaban.
