INDONESIANINSIGHT – Kepulangan sang Kepala Negara ke tanah air pada Sabtu petang, 24 Januari 2026, bukan sekadar menandai berakhirnya rangkaian kunjungan kerja ke Inggris, Swiss, dan Prancis, melainkan sebuah proklamasi baru bagi ekonomi nasional.
Dengan membawa komitmen investasi strategis senilai Rp 90 triliun dan visi transformasi maritim yang ambisius, Indonesia sedang menegaskan eksistensinya bukan lagi sebagai penonton di tepian sejarah, melainkan sebagai pemain kunci dalam orkestrasi ekonomi global.
Dunia hari ini berdiri di atas fondasi yang rapuh, terjepit di antara ketidakpastian rantai pasok global dan bara konflik yang tak kunjung padam di Timur Tengah.
Secara historis, ketergantungan negara berkembang terhadap teknologi dan kapital negara-negara maju sering kali melahirkan pola hubungan yang asimetris.
Dalam konteks maritim, Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia telah lama merindukan modernisasi armada yang mandiri.
Di sisi lain, isu kemanusiaan di Gaza telah menjadi luka terbuka yang menuntut tanggung jawab moral kolektif.
Krisis-krisis inilah yang menjadi latar belakang mendesak bagi Indonesia untuk mereposisi diri melalui kemitraan strategis yang lebih bermartabat.
Langkah taktis Indonesia dalam mematri kesepakatan Maritime Partnership Programme (MPP) dengan Inggris senilai 4 miliar poundsterling merupakan sebuah masterstroke geopolitik.
Investasi ini memicu efek pengganda (Multiplier effect) yang masif: pembangunan 1.582 kapal ikan yang seluruhnya diproduksi di galangan domestik. Proyeksi penyerapan 600.000 tenaga kerja—yang terbagi dalam lini produksi, awak kapal, hingga sektor pendukung—adalah jawaban konkret atas tantangan pengangguran struktural.
Secara geopolitik, penguatan industri maritim ini memperkokoh posisi Indonesia di koridor Indo-Pasifik, sekaligus mengurangi ketergantungan pada alat utama sistem persenjataan (alutsista) dan infrastruktur laut asing.
Lebih jauh, aliansi pendidikan dengan 24 universitas dalam Russell Group adalah investasi jangka panjang untuk memutus rantai ketertinggalan teknologi dalam bidang STEM dan kedokteran.
Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, dalam keterangannya menekankan bahwa lawatan ini adalah bentuk pengakuan internasional terhadap stabilitas politik Indonesia. “Presiden membawa pulang hasil nyata yang menyentuh akar rumput,” ungkapnya. Di panggung World Economic Forum (WEF) 2026 di Davos, konsep Prabowonomics diperkenalkan sebagai antitesis terhadap model pembangunan konvensional yang sering kali mengabaikan ketahanan pangan lokal.
Di saat yang bersamaan, dunia menyambut bergabungnya Indonesia ke dalam Board of Peace (BOP). Kehadiran Indonesia di forum tersebut dipandang oleh pemimpin-pemimpin dunia sebagai angin segar bagi upaya de-eskalasi konflik di Palestina, mengingat posisi Indonesia yang konsisten menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan universal.
Pada akhirnya, rangkaian kunjungan ke tiga negara ini adalah sebuah refleksi tentang bagaimana sebuah bangsa besar mendefinisikan dirinya di masa depan. Melalui kerja sama nyata dengan Prancis, kemitraan maritim dengan Inggris, dan pemaparan visi ekonomi di Swiss, Indonesia sedang membangun jembatan di atas jurang ketidakadilan global.
Ini adalah janji tentang masa depan di mana anak muda Indonesia menguasai sains di ruang-ruang kuliah, para pelaut berjaya di atas kapal buatan anak negeri, dan diplomasi Indonesia menjadi suluh bagi perdamaian dunia. Perjalanan ini telah berakhir, namun pekerjaan besar membangun peradaban baru saja dimulai